REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Nasional Keluarga Alumni (KA) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akan menggelar kongres di Bandung pada Sabtu-Ahad (26-27/11). Salh satu pembahasan dalam kongres adalah penyelesaian persoalan kepemimpinan KAMMI.
Presidium Nasional KA KAMMI, Muhammad Badarudin, mengatakan secara umum pihaknya akan membahas berbagai isu penguatan berbagai bidang yang menjadi spesialisasi para alumni. Namun, persoalan kepemimpinan yang sempat menjadi polemik bingga terjadi kongres Jakarta pada 12 - 13 November lalu.
"Jadi sesuai kesepakatan awal, bahwa presidium yang keluar dari kesepakatan awal, maka harus ada penyelesaian. Tujuh anggota presidium yang masih berpegang kepada kesepakatan bersama, semuanya menganggap kongres Jakarta tidak sah," ujar Badarudin dalam konferesi pers di Jakarta, Kamis (24/11).
Dia menjelaskan, sebelumnya ada sembilan anggota presidium nasional KA KAMMI. Sembilan orang itu terpilih dalam Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan pada November 2015 lalu.
Sedianya, kesembilan anggota presidium nasional ditugaskan untuk mempersiapkan kongres KA KAMMI pada 2016. Dalam perkembangannya, anggota presidium sudah mengadakan beberapa pertemuan, langkah persiapan secara nasional.
"Namun, selanjutnya memang ada ide atau harapan lain dari beberapa anggota. Ide itu keluar dari kesepakatan penyelenggaraan kongres bersama di bandung pada 26 - 27 besok," jelas Badarudin.
Anggota yang dimaksud adalah Fahri Hamzah dan Rahman Toha B. Seperti diketahui, Fahri Hamzah sebelumnya telah terpilih sebagai Presiden KA KAMMI versi kongres Jakarta, 13 November lalu. Wakil Ketua DPR tersebut terpilih secara aklamasi.
Badarudin mengatakan, komunikasi dengan pihak-pihak yang mengikuti kongres Jakarta masih berlajan baik, Dengan Fahri Hamzah pun, katanya, tetap ada komunikasi.
"Prinsip sebagai saudara tetap wajib dijaga. Namun, jika membicarakan soal organisasi ketika ada yang melangkah keluar dari kesepakatan awal maka harus ada penyelesaian. Kami tidak menyebut ada perpecahan, ini bentuk dinamika," tutur dia.
Badarudin menambahkan, sesuai dengan amanat organisasi kepemimpinan KAMMI bersifat kolektif kolegial. Berdasarkan prinsip itu, bentuk kepemimpinan tunggal disebut tidak pas dengan kesepakatan organisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
