REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sempat mencurahkan isi hatinya (curhat) soal pendanaan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bertemu di Den Haag, Belanda beberapa hari lalu.
"Selain soal pendanaan, saya juga menceriterakan progres pembangunan AMC tersebut, namun bu menteri bilang tidak ada uang," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Kamis (24/11).
Saat ditanya alasan tidak ada dana, Risma mengatakan bukan karena dana dialihkan untuk membangun infrastruktur dan proyek angkutan massal berupa Light Rail Transit (LRT) di Palembang untuk persiapan ASEAN Games. "Bukan itu, Palembang kan diarahkan cari pinjaman. Tapi itu sayang terlalu mahal," katanya.
Risma juga menyampaikan kepada menkeu bahwa rencana awal pembangunan AMC trem sempat memakai investor, namun tidak terlaksana karena ada komitmen dengan Kemenhub dan PT KAI bahwa semua pendanaan ditangani APBN murni. "Saya sampaikan kondisinya seperti itu. Saya sudah empat tahun membahas trem, tiba-tiba kemudian ada penjaminan dan lainnya," katanya.
Saat ditanya apakah rencana pembangunan trem ini batal, Risma mengatakan tidak. Ia tetap optimistis trem bisa terealisasi. "Tidak, nanti kita lihat, Insya Allah bisa. Trem tidak mahal," katanya.
Risma mengatakan yang dibutuhkan untuk pembangunan AMC trem adalah dua perizinan dari pemerintah pusat, yakni izin operasional dan jalan serta izin membangun. Menyinggung dana pinjaman dari Pemerintah Jerman untuk pembangunan transportasi regional di Jatim senilai Rp 1,5 triliun yang dua tahun menganggur di Kementerian Perhubungan dan diharapkan bisa dimanfaatkan untuk AMC trem Surabaya, Risma mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke Menkeu.
"Bantuan dari Jerman itu juga sudah saya sampaikan ke bu menteri. Kata bu menteri nanti akan dilihat," ujarnya.
Risma juga melobi kepada Menkeu agar daerah yang berhasil mengelola APBD dengan baik seperti Surabaya diberikan insentif yang digunakan untuk mempercepat pembanguann AMC. "Saya cerita bagaimana mengelola APBD di Surabaya. Bu Menkeu setuju dengan saya, bahkan mestinya yang dikasih penghargaan bukan yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan), tapi yang mengelola APBD dengan baik seperti Surabaya. Kata bu menteri, kapan-kapan akan ketemu lagi dengan bu menteri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika