REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam berlapang dada menyerahkan kasus penistaan agama kepada mekanisme hukum dan tidak perlu melakukan demo yang lebih luas.
"Kami sangat mendukung aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang berbuat salah," kata Haedar Nashir dalam Refleksi Milad Muhammadiyah ke-104 dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) ke-59 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, umat Islam jangan terjebak pada persoalan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlarut-larut, tetapi lebih memilih bekerja untuk umat dan bangsa. "Tidak perlu lagi melakukan demo yang lebih luas. Karena kita akan kehilangan kesempatan yang baik, karena umat dan bangsa membutuhkan kerja kita," katanya.
Ia juga berpesan agar umat tetap menjaga keutuhan bangsa, berpikir rasional, menghargai proses hukum dan menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif agar bisa memperoleh masa depan bangsa yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu dia mengingatkan tentang rendahnya daya saing bangsa Indonesia yang secara global di peringkat ke-37, sementara Singapura di peringkat ke-2, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-32, padahal di masa lalu Indonesia memimpin segala hal di Asia Tenggara.
"Mengumpulkan orang demo memang lebih mudah, berbeda dengan mengajak orang ke perpustakaan atau mengembangkan ilmu pengetahuan," katanya.
Baca juga, Kapolri: Ada Tujuan Tersembunyi Dalam Demonstrasi 2 Desember.
Ia mengingatkan hadist Rasulullah Muhammad SAW tentang banyaknya jumlah umat Islam tetapi seperti buih, padahal yang disukai Allah adalah mukmin yang kuat. Dalam kesempatan itu Haedar juga mengatakan agar pemerintah menyuarakan protes kepada pemerintah Myanmar yang kembali melakukan kekerasan kepada umat Islam Rohingya.
"Kami percaya pemerintah akan melakukan langkah-langkah tegas untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap muslim Rohingya, karena setiap warga dunia memiliki hak asasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika