REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung menilai, polemik pergantian ketua DPR menunjukkan persoalan dan konflik di dalam tubuh Partai Golkar belum selesai dengan dilaksanakannya Munaslub di Bali. Sehingga, keputusan DPP mengganti Ade Komarudin sebagai Ketua DPR bahkan bisa menimbulkan konflik baru.

Akbar mengingatkan, bagaimana pun juga, Akom, sapaan akrab Ade, adalah orang lama yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai telah terbukti dan tidak diragukan. "Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikiasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi," kata Akbar, saat dihubungi, Rabu (23/11).

Sementara itu, suara daerah terkait keputusan DPP PG untuk mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto sebagai ketua DPR mulai bermunculan. Wali Kota Cilegon dan juga Ketua DPD PG Kota Cilegon Iman Ariyadi senada dengan Akbar Tandjung. Dia menyatakan, keputusan DPP Partai Golkar yang sepihak memutuskan Setya Novanto untuk mengganti posisi Ade Komarudin melanggar AD/ART.

"Isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Partai Golkar," ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai AD/ART Partai pasal 20 dan 21, sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader Partai Golkar di lembaga negara seperti ketua DPR, diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu.

Selain itu, pergantian pimpinan lembaga negara seperti DPR harus dipertimbangkan dampaknya bagi kader partai di daerah. Jangan sampai elite DPP hanya berpikir pada kepentingan politik sesaat. "Sementara kader partai di daerah mengalami defisit kepercayaan pada Partai Golkar karena perilaku politik elite DPP," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika