REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) meningkatkan pelayanan publik secara prima, baik kepada TNI maupun kepada masyarakat umum. Dengan pelayanan efisien dan profesional, kata dia, RSPAD bisa bersaing dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang bertaraf internasional.
“Langkah pembenahan tersebut harus dilandasi dengan kemauan yang kuat untuk berkompetisi dengan rumah sakit lainnya, baik dalam maupun luar negeri, sehingga RSPAD akan menjadi rumah sakit terbaik di Indonesia bahkan di Asia Tenggara,” jelas Gatot dalam Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan tahun 2016, di Aula Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/11) seperti dikutip dari keterangan pers diterima Republika.co.id.
Menurut Gatot, upaya peningkatan pelayanan rumah sakit harus mampu menjawab keinginan masyarakat. Seperti pelayanannya harus prima, perawatnya harus senyum, ceria, ramah, dan santun. “Penerapan bisnis rumah sakit bukan dengan harga yang tinggi, namun dengan harga yang normal dan kalau perlu harganya lebih murah namun pelayanan maksimal,” ujarnya.
Panglima TNI juga mengatakan mengatakan bahwa pelayanan rumah sakit itu harus simple, cepat, profesional, dan yang terpenting adalah tingkat kesembuhan pasien menjadi hal yang utama. “Rumah sakit jangan menunjukkan situasi yang angker, tetapi harus memperlihatkan suasana pemandangan taman yang asri dan sehat sehingga ketika ada pasien masuk rumah sakit melihat suasana yang indah dan sejuk,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak beberapa rumah sakit lain untuk berkompetisi dengan RSPAD dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat umum. “Bila ada rumah sakit yang lebih baik pelayanannya maka sampaikan kepada saya, selanjutnya saya akan mengirim tim ahli untuk belajar di rumah sakit tersebut untuk dijadikan contoh bagi RSPAD,” katanya.
Gatot mengatakan, RSPAD merupakan satu-satunya Rumah Sakit TNI yang pertama menerapkan mekanisme pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Mekanisme itu berlaku terhitung sejak 8 November 2016, sesuai reformasi pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan mendapat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
Ia pun berharap, seluruh rumah sakit TNI baik RSAL, RSAU maupun semua rumah sakit milik TNI yang berada di seluruh Provinsi dapat dimasukan dalam Badan Layanan Umum. “Saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah memberikan kepercayaan kepada RSPAD sebagai rumah sakit yang masuk dalam Badan Layanan Umum,” ujarnnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika