REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku aneh dengan penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal. Padahal, jelas perusak lingkungan harusnya diberi sanksi yang berat.
"Tapi anehnya, ketika penegakan hukum berjalan, di kepolisian lancar, di kejaksaan lancar, tapi di pengadilan jadinya bebas murni," kata Heryawan saat membuka seminar lingkungan bertajuk 'Bagaimanakah Arah Penegakan Hukum Lingkungan Di Jawa Barat?' di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (22/11).
Heryawan mencontohkan, salah satu industri di Rancaekek yang menutup Sungai Cikijing pun masih perlu diperjuangkan lagi. Pihaknya hanya ingin sungai dibuka kembali secara normal untuk membuka jalan air sehinga banjir langganan di Rancaekek tidak lagi terjadi. Namun, upaya tersebut masih juga belum tuntas.
Pria yang akrab disapa Aher ini pun menyebutkan, pihaknya akan meningkatkan komitmen untuk mencegah dan menindak pencemaran yang mengganggu lingkungan hidup. "Oleh karena itu tahapan kita sudah ada satgas. Kita akan tingkatkan jadi Samsat Citarum Bestari. Dengan cara pendekatan kultur bisa ada komitmen untuk tidak buang limbah," ujarnya.
Aher pun mengkampanyekan gerakan menjaga lingkungan dengan lima tidak. Yakni tidak buang sampah ke sungai, tidak menebang pohon, tidak membuang limbah industri ke sungai, tidak membuang limbah kotoran hewan ke subgai, dan tidak buang limbah rumah tangga ke sungai.
Sebelumnya Walhi Jabar juga membeberkan proses kasus hukum lingkungan yang dianggapnya lambat. Karena tak kunjung diputuskan dan diberlakukannya sanksi.
"Contohnya kasus pertambangan tanpa izin di kawasan hutan di Bogor yang diduga melibatkan 12 perusahaan. Mereka menang dikeluarkan SP3. Kita praperadilankan, kita menang lagi, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
