Senin 21 Nov 2016 18:58 WIB

Sikap Tegas Indonesia Dibutuhkan untuk Rohingya

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Ilham
Gambar citra satelit kondisi desa-desa di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dihuni oleh etnis Muslim Rohingya, pada November 2016.
Foto: Human Rights Watch
Gambar citra satelit kondisi desa-desa di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dihuni oleh etnis Muslim Rohingya, pada November 2016.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar meminta pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Apa yang terjadi di Myanmar tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional," kata Rofi dalam keterangan pers, Senin (21/11).

Sebelumnya, terjadi eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya di akhir tahun 2015. Ini menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya yang kedatangan pengungsi. "Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya," katanya.

Rofi mengingatkan, pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ia menilai Indonesia perlu mengingatkan kembali komitmen Myanmar. Menurut Rofi, saat itu pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu, pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Di jaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap," kata Rofi.

Sejumlah pemberitaan baru-baru ini mengangkat bentrokan antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine. Insidan ini menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar.

Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement