REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri mengindikasi adanya sejumlah rapat bermotif politik yang merencanakan gerakan untuk menduduki gedung parlemen di Senayan. Mengenai hal itu, Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri untuk terus waspada.
"Itu tugasnya Polri dan TNI untuk tetap waspada pada hal-hal yang membahayakan NKRI dan demokrasi kita," ujar Presiden di Istana Merdeka, Senin (21/11).
Selain itu, Presiden juga meminta aparat menindak tegas gerakan yang berusaha mengganggu ketertiban di dalam negeri. "Semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada," kata Jokowi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku telah mendapat laporan adanya rapat-rapat bermuatan politis jelang aksi massa jilid dua. Rapat tersebut merencanakan gerakan untuk menguasai gedung MPR-DPR RI di Senayan.
Oleh karenanya, Tito menyatakan, Polri akan mengerahkan pasukan ekstra demi mengamankan jalannya aksi massa yang semula bertujuan untuk menuntut penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.