Ahad 20 Nov 2016 21:42 WIB

Purwakarta Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Bangun Infrastruktur

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Ani Nursalikah
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengecek pembangunan jembatan penghubung wilayah perbatasan, di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Jumat (10/6).
Foto: Republika/Ita Nina Winarsih
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengecek pembangunan jembatan penghubung wilayah perbatasan, di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Jumat (10/6).

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta ingin menuntaskan pembangunan infrastruktur di akhir 2017. Karenanya, pada tahun depan daerah ini mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun khusus untuk infrastruktur. Alokasi ini hampir setengahnya dari APBD daerah yang terkenal akan Satai Marangginya ini.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan dirinya ingin sampai akhir masa jabatannya permasalahan infrastruktur bisa terselesaikan, seperti, pembangunan jalan penghubung antardesa, jembatan, dan program rumah tak layak huni. Dengan begitu, pada 2018 nanti beban APBD tak lagi tersedot untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk akses darat, kami ingin menyelesaikan jalan lingkar barat yang membuka keterisolasian masyarakat Sukasari, serta jalan lingkar timur," ujar Dedi kepada Republika.co.id, Ahad (20/11).  

Dengan begitu, di penghujung masa jabatannya, Dedi tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, pembangunan ini sangat dibutuhkan oleh publik. Meskipun, sampai akhir 2016 ini hampir 100 persen jalan antardesa sudah dalam kondisi bagus.

Akan tetapi, di tahun depan pembangunan jalan tetap menjadi prioritas. Kedepan, pembangunan jalan lebih fokus pada lebar jalannya. Dulu, lebar jalan hanya enam meter. Tahun depan, bertambah jadi sembilan meter. Bahkan, bisa 12 meter.

Selain jalan, ia juga akan membangun lima jembatan penghubung antar wilayah. Kemudian, di tahun depan juga akan menuntaskan rumah tak layak huni. Rutilahu ini, menyisakan sedikitnya 10 ribu lagi.

Selain rutilahu, pihaknya juga akan menyubsidi rumah yang belum memiliki toilet. Satu rumahnya dialokasikan Rp 5 juta. Untuk menuntaskan program ini, maka dialokasikan Rp 50 miliar. Dengan sasaran 10 ribu unit rumah yang belum mempunyai jamban.

"Kami ingin, ke depan tidak ada lagi warga yang BAB di sawah, kebun atau di sungai," ujar Dedi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement