REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah meluncurkan gerakan masyarakat sehat (Germas) di 10 kabupaten/kota se-Indonesia, Selasa (15/11) lalu. Program tersebut melibatkan 20 kementerian/lembaga (K/L) untuk saling berkoordinasi.
Deputi bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Ambar Rahayu menuturkan, lembaganya mengimbau masyarakat bersama-sama mempraktikkan program Germas, seperti, olahraga teraktut, banyak makan sayur dan buah, deteksi dini terhadap kesehatan terutama terhadap penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes, asam urat.
"Kita coba hubungkan tiga substansi itu dalam ketahanan keluarga, antara lain dengan generasi berencana dan pola hidup sehat. Harus diawali, kalau bisa sejak anak usia dini," kata Ambar saat berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/11).
Ia menjelaskan, penerapan pola hidup sehat harus dilakukan sejak balita. Pertama, keluarga harus mulai memperkenalkan makanan-makanan bergizi. Kedua, aktif mengajak anak untuk berolahraga. Ketiga, lakukan deteksi dini terhadap tumbuh kembang anak.
"BKKBN lakukan deteksi dengan gunakan kartu kembang anak. Nah untuk yang remaja kita juga lakukan kegiatan itu," ujar dia.
Untuk menjaga hidup sehat, Ambar menyebut, BKKBN selalu mengimbau remaja untuk menghindari tiga hal. Pertama, tidak toleransi terhadap seks bebas dan seks pranikah. Kedua, menghindari, pernikahan dini. Ketiga, menghindari pemakaian narkotika dan obat-obatan terlarang (Napza).
"Kita imbau agar keluarga sehat, maka perencanaan keluarga harus dilakukan dari remaja, dari kapan mereka akan menikah," jelasnya.
Selain itu, Ambar melanjutkan, BKKBN punya kegiatan bina keluarga lansia. Sebab, lansia sangat rentan megidap penyakit degeneratif, karena pola hidup tak sehat.
'Untuk bisa ubah perlilaku itu, BKKBN coba lakukan perubahan karakter, pola pikir. Sehingga sukseskan gerakan ini," ujar dia.
BKKBN menginstruksikan pada petugas lapangan KB, untuk bekerja sama dengan puskesmas, masyarakat, posyandu untuk mensukseskan program Germas. "Sekaran mereka memang dikelolah daerah lewat otonomi daerah.Kalau mereka sudah dikelola pusat, akan kami kerahkan langsung," kata dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
