Selasa 08 Nov 2016 11:42 WIB

Ibas Bantah SBY Berada di Belakang Aksi 4 November

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Angga Indrawan
Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pemaparan saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pemaparan saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membantah isu yang diarahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai aktor yang membelakangi aksi 4 November. Menurut dia, pascareformasi penyampaian pendapat di Indonesia lebih baik, demokratis dan semakin dewasa.

Ibas meminta tidak ada pihak yang mencederai kebebasan berekspresi rakyat Indonesia dengan komentar-komentar yang justru membingungkan rakyat seolah-olah ada yang mengatur. "Kami yakin menyampaikan aspirasi, pendapat saat ini lebih bagus. Dan itu sudah dimulai sejak reformasi bergulir," kata Ibas dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (8/11).

Dia menyebut selama 10 tahun kepemimpinan SBY tidak sedikit muncul atau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan protes, unjuk rasa atau demonstrasi. Namun hal tersebut dinilainya sangat wajar, dan lumrah sepanjang itu konstruktif dan dengan cara yang baik sesuai aturan yang berlaku.

Demokrasi yang baik adalah yang bermartabat, beretika dan bermoral. "Seharusnya pemerintah atau pihak-pihak lain malah mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis, tidak rusuh dan tidak merusak," kata dia.

Pihaknya juga berpesan agar semua pihak menghormati golongan atau pihak tertentu. Dalam kasus Ahok, kata Ibas, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi (seorang pemimpin melukai pihak tertentu).  Menurut dia hal itu tidak akan terjadi sepanjang semua pihak, termasuk para pemimpin menghormati empat pilar kebangsaan, yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila, NKRI dan Bineka Tunggal Ika.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement