REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Janji pemerintah untuk menuntaskan dalam dua minggu kasus penistaan agama Islam yang diduga dilakukan oleh Ahok, diharapkan bisa diwujudkan.
"Masyarakat sekarang ini menunggu bukti dari janji pemerintah," kata Yusril, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/11).
Wapres Jusuf Kalla menjanjikan waktu dua minggu untuk penuntasan kasus Ahok saat menerima wakil peserta aksi damai, Jumat (4/11) petang. Dalam pertemuan itu, hadir Menko Polhukam Wiranto dan jajaran Kabinet Kerja lainnya.
Menurut Yusril, apa yang dihasilkan dalam pertemuan itu, tidak cukup memuaskan, karena Presiden tidak menemui langsung utusan pengunjuk rasa. Selama ini kata Yusril, Presiden dicitrakan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, namun di saat yang genting justru menghindar dari rakyatnya.
"Pemerintah harus mempercepat proses ini. Jika tidak ada langkah nyata, demo lebih besar bukan mustahil akan terjadi," kata Yusril.
Menurut mantan Mensesneg itu, jika Pemerintah bertindak tegas terhadap siapa saja yang menista agama, berarti Pemerintah telah membuat tenteram hati rakyat. Dan dalam hal ini sebutnya, citra dan wibawa pemerintah akan naik. "Tetapi jika lalai, citra dan wibawa pemerintah akan terus merosot," katanya.
Mengomentari konfrensi pers oleh Presiden Jokowi setelah demo bubar, dinilai Yusril tidak mengena dengan inti persoalan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.
Baca juga, Tim Bersih Itu Sehat Sapu Bersih Sampah di Masjid Istiqlal.
Walau dalam setiap peristiwa sangat mungkin ada pihak-pihak yang bermain sebutnya, namun mengungkap hal itu ke publik yang awam, bukan langkah yang bijak. "Pemerintah terkesan membelokkan persoalan mencari kambing hitam, sementara inti persoalan tak tersentuh dan tak tertangani," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika