REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan pernyataan berkaitan dengan demo akbar untuk menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terjadi pada Jumat (4/11). Presiden menyebut, ada aktor politik di balik kericuhan yang terjadi dalam aksi tersebut.

"Kita menyesalkan kejadian yang terjadi bakda isya, yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," ujarnya, di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Sabtu (5/11) pukul 00.08 WIB.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menterinya di Istana Merdeka. Ia didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Jokowi melanjutkan, sebelumnya ia telah memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima perwakilan demonstran. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah telah menjamin penegakan hukum dalam kasus Ahok akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Oleh karenanya, ia meminta publik memberikan waktu pada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya.

"Saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum dengan seadil-adilnya," ucap Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika