REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, demo atau unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, unjuk rasa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain di sekitar tempat unjuk rasa.
Demo juga mesti dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi kesantunan dan kesopanan serta menjauhi segala potensi anarkisme. Aksi unjuk rasa, lanjut Zulkifli, harus juga tetap mengedepankan rasa pesatuan dan kesatuan bangsa. Harus betul- betul menjaga keutuhan NKRI, apalagi tujuan unjuk rasa ini adalah untuk semua dan untuk kepentingan serta kemaslahatan bersama.
''Sebagai Pimpinan MPR RI sebagai penjaga konstitusi, penjaga kebhinnekaan, pengawal persatuan dan NKRI, kami berharap masyarakat yang berdemo bisa menyampaikan pesan demo dengan jelas dan terang,'' ujarnya dalam konferensi persnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).
Sehingga, demo bisa diterima dengan baik dan pelaksanaan demo bisa berlangsung tertib, elegan dan damai sehingga tidak menganggu ketenteraman masyarakat. Zulkili yang didampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan, rakyat juga harus menghargai segala upaya Presiden RI yang bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tersebut.
Presiden Jokowi dalam upayanya tersebut, telah mengundang ormas-ormas Islam dan para alim ulama dan mengungkapkan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan oleh Ahok, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden bahkan menjamin proses hukum berjalan sesuai peraturan yang ada. Ia meminta upaya Presiden ini patut dihargai. Kapolri juga sudah megirimkan surat undangan kepada Ahok untuk dilakukan pemeriksanan pada hari Senin nanti.
''Jadi, biarlah proses hukum ini berjalan, kita beri kesempatan kepada Polri untuk melakukan tugasnya secara profesional, transparan, terbuka dan bisa diikuti oleh masyarakat, sehingga demo besok pesan sampai, tertib, aman dan proses hukum juga berjalan,'' katanya.
Ia berharap, demo akan berakhir dengan damai, meski melibatkan massa yang banyak. Selain itu, harus diwaspadai titik-titik potensi ada penyusupan atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.