REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengajak ulama dan umara bisa bekerja sama dengan baik.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, dalam pertemuan tersebut Jokowi mengajak para ulama untuk menyampaikan pesan damai. Hal tersebut menyusul adanya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ulama diminta ikut menjaga persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah). "Jangan memperhadapkan Islam dan negara, tapi justru mendekatkan hubungan Islam dan negara. Karena Islam dan negara saling menguatkan dan saling membutuhkan," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (2/11).

Secara kelembagaan, MUI tidak mengikuti aksi demo. MUI mendorong agar kasus Ahok diselesaikan dengan penegakan hukum. "Dan Presiden sudah menugaskan kepada Kapolri untuk terus mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Ahok," kata Zainut.

Meski tak ikut dalam aksi bela Alquran, MUI tidak akan melarang umat Islam yang akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, kata dia, aksi unjuk rasa adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Sepanjang dilakukan dengan cara damai, tertib, akhlakul karimah, menghindari isu SARA, tidak terprovokasi, dan tidak anarkistis.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah komponen umat Muslim akan melakukan aksi damai bela Alquran di depan Istana Merdeka, Jumat (4/11). Aksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh ulama dan umat Muslim saja, tetapi juga tokoh ‎nasional, tokoh politik, dan banyak pihak lainnya.

Peserta aksi yang akan ikut pun bukan hanya berasal dari Jakarta, melainkan dari banyak wilayah di Indonesia. Mereka menuntut agar Ahok diproses secara hukum dengan seadil-adilnya.

Baca juga: Jokowi Disarankan Beri Pernyataan Terbuka Soal Kasus Ahok

Ikuti Whatsapp Channel Republika