REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut dalam pertemuan antara Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonenesia (MUI) dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Selasa (1/11) siang tadi.
Menurutnya dalam pertemuan tersebut seluruh tokoh agama meminta proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama harus berjalan dengan adil.
"Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan, bahkan Pak Haedar (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menyampaikan sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu," ujarnya, Selasa (1/11).
Meski begitu, kata Dahnil, Haedar menyampaikan pesan penting agar Jokowi menularkan keteladanan kepada para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata. Dahnil mengatakan dalam kesempatan itu Jokowi memastikan tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum.
"Kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan sebagai Presiden dan gubernur saja," katanya menirukan ucapan Jokowi.
Dahnil pun sempat menyampaikan pertanyaan, kritik, dan sarannya kepada Jokowi. Pertama, dia mempertanyakan alasan Jokowi hanya mengundang tokoh agama dari Muhammadiyah, NU, dan MUI.
Pertanyaan tersebut muncul lantaran ada kesan bahwa Jokowi sedang memecah belah umat Islam. Dahnil menduga di luar sana pasti berkembang perspektif bahwa ketiga lembaga tersebut sudah dikangkangi Presiden sehingga tidak bisa bersikap obyektif lagi.
"Padahal seperti Pak Presiden ketahui sikap Muhammadiyah, MUI dan NU sudah jelas, mengapa saudara-saudara kami yang ingin memobilisir demo itu tidak diundang juga, saya kira alangkah baiknya dan arifnya jika mereka diundang dan diajak untuk berdialog, tidak cuma kami," ujar Dahnil.
Kedua, Dahnil menyampaikan bahwa publik kecewa karena tidak tegasnya Jokowi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jokowi, kata dia, harus tegas dan terang secara hukum apabila Ahok benar menistakan menistakan keberagaman dan Islam.
Aspirasi Dahnil pun ditanggapi oleh Jokowi. Menurut Jokowi penting apabila hari ini Indonesia membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antarwilayah. Salah satunya melalui revolusi mental.
"Hari ini kita terlalu banyak memproduksi undangan-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum padahal nilai etika di atas hukum maka revolusi mental penting," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika