REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajaran Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menuntut surat kabar Priangan Timur atas terjadinya pencatutan nama IPNU dalam "Aksi Bela Islam", Jumat (28/10) lalu.

Dalam acara itu, sejumlah ormas Islam mengadakan aksi unjuk rasa menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjarakan atas tuduhan penistaan agama. Ketua PC IPNU Kota Tasikmalaya Saepul Malik mengatakan pencatutan nama IPNU tersebut tedapat dalam surat Kabar Priangan pada halaman satu terbitan Sabtu-Ahad (29-30/10).

Padahal berdasarkan instruksi PBNU, pihak NU termasuk IPNU tidak mengikuti aksi tersebut. Apalagi pihak PCNU sudah mengadakan konsolidasi dengan semua badan otonom NU pada Kamis, (27/10) agar tak mengikuti unjuk rasa.

"Dengan adanya berita di surat kabar Priangan Halaman 1, terbitan Sabtu-Ahad  (29-30/10), tercantum nama IPNU ikut aksi,  maka kami mengambil sikap tegas: Kabar Priangan harus meminta maaf atas tercantumnya nama IPNU pada aksi hari Jumat (28/10) secara tertulis dan dimuat satu hamalan penuh di koran dan menuntut kepada Kabar Priangan untuk meralat berita yang telah terbit pada Sabtu (29/10) karena IPNU tidak ikut aksi pada hari Jumat (28/10)," katanya, Selasa (1/11).

Ia menyebut sudah mengadakan komunikasi dengan wartawan yang menulis berita tersebut. Selain itu, surat pernyataan tuntutan tersebut kata dia sudah disampaikan ke pihak pimpinan redaksi Kabar Priangan. Ia menegaskan akan melanjutkan proses pencatutan nama ini ke tingkat hukum yang lebih tinggi jika pihak Kabar Priangan tidak kooperatif.

"Kalau pernyataan tersebut tidak ditanggapi, maka akan mengerahkan seluruh anggota dan kadernya untuk datang ke kantor Kabar Priangan dan akan melaporkannya ke ranah hukum," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika