REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno mengatakan program amnesti pajak sebagai program yang patut dipuji dari dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Program-program dalam dua tahun pemerintahan Jokowi ini harus menjadi pijakan dan evaluasi yang kuat untuk semakin meningkatkan capaian di bidang ekonomi.

Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah tamu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung, Senin (31/10). Eddy yang juga dikenal sebagai profesional di bidang keuangan ini menyampaikan sejumlah catatannya terhadap situasi ekonomi nasional.

Pertama, hari ini Indonesia mengalami kemerosotan di beberapa sektor ekonomi seperti pertambangan. Selain itu, nilai tukar juga sedang dalam masa kemunduran. Menurutnya, saat ini yang meningkat hanyalah angka pengangguran.

"Kalau pemerintah tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 5 persen tiap tahunnya, maka angka pengangguran akan terus meningkat," ujarnya di depan ratusan mahasiswa FISIP Universitas Padjajaran.

Kedua, roda perekonomian di Indonesia hanya berputar pada dorongan konsumsi rumah tangga, bukan pada pengelolaan Industri. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan berat untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Jika hanya mengandalkan konsumsi maka daya beli harus ditingkatkan. Problemnya ketika daya beli turun sebagaimana saat ini, maka pertumbuhan ekonomi pun ikut menurun. Ketiga, kondisi fiskal yang masih memprihatinkan.

Melalui program amnesti pajak diharapkan mampu semakin memperbaiki ruang fiskal sehingga mampu mendukung program-program pembangunan infrastruktur pemerintah. Eddy juga menilai bahwa pemerintah seperti menghadapi situasi dilematis.

Eddy menjelaskan di satu sisi pemasukan negara defisit sementara pemerintah sedang melakukan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, kalau kita menambah utang negara, maka ke depannya berapa banyak lagi hutang yang harus ditanggung oleh anak bangsa ini.

"Kalau kita mengerem belanja negara, kita membuat kemunduran ekonomi, tapi kalau kita menambah utang, yang sekarang saja belum bisa terbayar". Tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika