REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial mengusulkan perlunya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung (MA) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai langkah awal melakukan reformasi hukum di Indonesia.
"Kami usulkan ada restrukturisasi organisasi MA karena ada overlapping dan dominasi birokrasi yang menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi atau terkurangi dan menyebabkan mafia peradilan meluas oleh apatarur peradilan PNS dan panitera yang berimbas ke pangadilan," kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11).
Ia menyebutkan MA harus fokus pada aspek yudisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sehingga tugas non yudisial, khususnya birokrasi bisa dikurangi. KY juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk perumahan bagi hakim. Ia menyebutkan saat ini kondisi perumahan bagi hakim sangat buruk padahal berdasar PP nonmor 94 tahun 2014 salah satu fasilitas bagi hakim adalah menempati rumah fasilitas negara.
"Meski butuh kajian, ini wewenang Setneg sehingga jika dapat dipenuhi setidaknya hakim akan memiliki martabat cukup untuk tampil di masyarakat dan pengadilan," katanya.
Ia menyebutkan saat ini banyak hakim bukan kontrak lagi tapi kos di tempat tak layak dan tidak sesuai martabat hakim. KY juga mengusulkan agar dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim, KY diberikan kewenangan dalam pengawasan terhadap mereka.
"Ada kepentingan KY dalam manajemen hakim, rekrutmen hakim, promosi, mutasi, penilaian profesional, pengawasan dan pemberhentian hakim," katanya.
Ia mengusulkan agar pengawasan hakim diserahkan sepenuhnya kepada KY dengan keputusan yang eksekutorial. KY juga mengusulkan agar peradilan lebih diperkuat karena bisa mengurangi beban peradilan umum dan agama, serta bermanfaat untuk meningkatkan kerukunan warga.
"Presiden menanyakan reformasi hukum terutama peradilan harus mulai dari mana, kami jawab dari restrukturisasi organisasi MA karena antara lain akan berdampak pada peningkatan kinerja dan untuk pemberantasan mafia hukum," kata Aidul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika