REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan. MA pun memberhentikan sementara pejabat PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan tersangka oleh KPK.
“Sebagai komitmen menjaga kehormatan dan muruah MA, maka MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan,” kata Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Disampaikan Yanto, Ketua MA Sunarto berkomitmen untuk mendukung segala bentuk langkah KPK dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di PN Depok dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Salah satu bentuk dukungan tersebut, yaitu Sunarto menandatangani izin penahanan segera setelah permohonan penahanan terhadap ketua dan wakil ketua PN Depok diajukan oleh penyidik komisi antirasuah.
Diketahui, berdasarkan Pasal 95, 98, dan 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dan penahanan terhadap hakim harus mendapatkan izin dari Ketua MA.
“Walaupun terdapat ketentuan yang mensyaratkan izin Ketua MA dalam penangkapan dan penahanan terhadap hakim, Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada Hakim yang melakukan tindak pidana harus dilakukan penangkapan,” kata Yanto.
Ketua MA menyatakan kecewa dan sangat menyesalkan peristiwa yang disebutnya telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim tersebut. Ia menilai perbuatan tersebut juga mencoreng kehormatan dan muruah institusi MA.
Diakuinya, peristiwa itu merupakan bentuk pelanggaran komitmen dalam mewujudkan nihil toleransi atas segala bentuk pelayanan pengadilan, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan tunjangan hakim.
Sebagai langkah lanjutan, MA akan memberhentikan sementara Ketua PN Depok EKA dan Wakil Ketua PN Depok BBG. Begitu pula dengan aparatur PN Depok yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Yohansyah Maruanaya (YOH) selaku juru sita.
KPK pada Jumat (6/2/2026) mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ketua PN Depok EKA dan Wakil Ketua PN Depok BBG dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan kedua hakim tersebut sebagai tersangka setelah menangkap tujuh orang di wilayah Kota Depok dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada 5 Februari 2026.
Selain ketua dan wakil ketua, KPK juga menetapkan Juru Sita PN Depok YOH sebagai tersangka dalam kasus tersebut, bersamaan dengan dua tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI) dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma (BER).
Para tersangka disangka melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika