REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono meminta pemerintah mendengarkan aspirasi massa yang berencana menggelar aksi pada 4 November 2016. Itu tak lain karena menurutnya, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, dalam konteks apa pun itu.

"Ini adalah negara demokratis, setiap warga negara dari kalangan manapun, dalam konteks apapun, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, dan bijak untuk pemerintah mendengarkan aspirasinya," kata Agus di Cakung, Jakarta Timur, Senin (31/1).

Putra sulung SBY itu berpendapat, suara masyarakat tidak sewajarnya diabaikan oleh pemerintah. Sebab, apa yang disampaikan massa aksi tersebut merupakan perwakilan dari aspirasi masyarakat.

"Tidak boleh dicuekin, tidak boleh dianggap angin lalu, karena pasti ada sesuatu yang jadi harapan aspirasi masyarakat," ucap Agus.

Namun begitu, lanjut Agus, massa aksi haruslah mematuhi rambu-rambu yang diterapkan penegak hukum. Sebab, panglima dari negara ini adalah hukum. Selain itu, dengan mematuhi rambu yang ada, unjuk rasa yang dilakukan tidak akan berujung pada aksi anarkis.

"Kita tidak ingin bentrokan antar-sesama bangsa, karena segala sesuatunya ada jalan keluar yang baik. Sekali lagi ini kan negara hukum, mari kita taati dan hormati hukum," terang Agus.

Seperti diketahui, ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) rencananya akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada 4 November 2016. Aksi yang dilakukan tiada lain untuk mendesak kepolisian agar secepatnya menangkap Ahok terkait dugaan penistaan Alquran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika