REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum Parta Gerindra, Prabowo Subianto di kediamannya di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan kebangsaan yang tengah dihadapi saat ini.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro berharap Prabowo tetap kritis dalam menyampaikan persoalan kebangsaan kepada Jokowi. Solusi yang disumbangkan diharapkan disampaikan secara objektif kepada rivalnya pada Pilpres 2014 itu.

“Ini kan posisinya partai oposisi. Tentu harus kritis, Pak Prabowo harus kritis untuk mengatakan bagaimana solusi objektif, profesional,” kata Zuhro kepada Republika.co.id, Senin (31/10).

Sebagai pemimpin tertinggi, menurut Zuhro, memang seharusnya melibatkan banyak kalangan ketika negara mengalami banyak persoalan. Di era demokrasi, kata Zuhro, menyelesaikan persoalan harus dengan transparan dan terukur.

Selain itu, Jokowi juga harus bersinergi dengan kekuasaan lainnta seperti DPR, MPR, dan DPD. Hal seperti itu pernah dilakukan pada masa Orde Baru ketika negara mengalami persoalan baik ekonomi, sosial, budaya, dan agama. “Tidak bisa door to door,” ujarnya.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Hambalang memunculkan spekulasi karena bertepatan dengan situasi Pilkada DKI Jakarta dan kasus dugaan penistaan agama yang terus memanas. Di antaranya pertemuan tersebut untuk meredam reaksi umat Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, kata Zuhro, persoalan penistaan agama tidak bisa diselesaikan melalui jalur politik. Pemerintah seharusnya merespon agar proses hukum kasus tersebut dipercepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika