REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Polda Metro Jaya mengawasi konten media sosial yang berisi muatan hasutan atau provokasi. Pengawasan dilakukan intensif menjelang unjuk rasa organisasi keagamaan pada Jumat (4/11) mendatang.

"Polda Metro Jaya sudah mengantisipasi agar masyarakat tidak mengeluarkan pernyataan provokatif," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, Senin (31/10).

Awi mengatakan Polda Metro Jaya mengumpulkan seluruh informasi dari intelijen terkait rencana aksi penolakan penistaan agama yang dituduhkan kepada petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu. Awi mengungkapkan tim patroli siber menemukan sejumlah hasutan dan ucapan provokatif melalui media sosial terhadap organisasi kemasyarakatan maupun Polri dan TNI.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menuturkan, polisi masih menelusuri pemilik akun media sosial yang menyampaikan pesan provokatif itu. Pelaku yang terbukti menyampaikan pesan hasutan, dikatakan Awi dapat dikenakan pidana dengan jeratan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Terkait rencana aksi tersebut, Polri menyiapkan 18 ribu personel gabungan dengan TNI guna mengamankan demonstrasi organisasi keagamaan dengan perkiraan jumlah massa mencapai 50 ribu orang.

Kapolda Metro Jaya menegaskan tidak ada perintah tembak di tempat terhadap pendemo dan menginstruksikan anggota kepolisian mengedepankan persuasif. Bahkan anggota kepolisian tidak diperbolehkan membawa senjata dengan peluru tajam saat mengamankan demo. Polri bersama TNI akan berupaya maksimal mengamankan DKI Jakarta dan kota lainnya di seluruh Indonesia agar tetap aman dan damai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika