REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengomentari rencana aksi demonstrasi akbar yang akan digelar kelompok masyarakat untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta pada 4 November mendatang.

Presiden menegaskan, pemerintah menghargai hak demokratis rakyat untuk menyuarakan pendapat. Namun begitu, Jokowi mengingatkan demonstran untuk tak bertidak anarkis saat melakukan unjuk rasa. "Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," ujarnya, di Jakarta Convention Center, Senin (31/10).

Pemerintah, sambung Presiden, akan menjamin hak menyampaikan pendapat. Namun, kata dia, demonstran juga harus mengutamakan ketertiban umum. "Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Jokowi.

Pada Jumat (4/11) mendatang, ribuan massa dari berbagai ormas berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai kelanjutan atas aksi protes berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pejawat Basuki Tjahaja Purnama. Demonstran berencana mengepung Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika