REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berharap anggaran program pemerintah disusun secara mendetail sebelum akhirnya diusulkan ke DPR. Ini penting, kata dia, untuk menghindari celah korupsi.
"Saat maju ke DPR (program) sudah detail, sehingga ketika disetujui tidak ada pekerjaan rumah lagi melainkan bisa langsung dijalankan," kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara "Anti Corruption Summit 2016" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (25/10).
Menurut Agus, berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu membuat pemerintah di daerah takut melaksanakan program selama perencanaannya telah tersusun secara mendetail dan dapat dipertanggungjawabkan. "Masalahnya banyak program yang disetujui DPR masih berupa gelondongan dalam wujud besar sehingga 'pekerjaan rumah'-nya masih banyak," kata dia.
Agus mencontohkan, seperti di Amerika Serikat sebelum diajukan ke parlemen, pemerintah telah menyusun secara mendetail anggaran pegawai. "Mendetail bukan main, bahkan seperti kenaikan golongan dari dua A ke dua B berapa orang dan akan mendapatkan fasilitas apa sudah ada semua," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
