REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bogor, Silfia Sukma mengklaim Sistem Satu Arah (SSA) alias one way sejauh ini menjadi satu-satunya cara mengurai kemacetan di Jalur Puncak. SSA dinilainya dapat menarik arus lalu lintas di titik-titik kemacetan. "Selama ini yang paling efektif diterapkan di Puncak itu ya one way. Belum ada cara lain," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (21/10).
Tak dimungkiri, Silifa mengatakan beberapa saran mengurangi kepadatan lalu lintas sudah diterima pihak kepolisian. Namun, dia mengatakan tetap saja sampai saat ini, pemberlakuan one way masih dinilai yang paling efektif. "Jadi sampai sekarang memang belum ada jalan lain. Saran yang masuk seperti buat jalur alternatif tapi belum," ujarnya.
Dia menambahkan, selama belum ada eksekusi pelebaran jalan ataupun pembuatan fly over, maka one way masih menjadi alternatif terbaik. Selain memberlakukan one way, dilakukan juga penertiban PKL agar tidak menggunakan badan jalan sehingga menghambat lalu lintas. "Kita hanya menertibkan, kalau relokasinya juga diprotes itu wewenang Pol PP," ujarnya.
Kabid Dalop POL PP, Asnan mengatakan penertiban PKL di Jalur Puncak dilaksanakan sesuai perintah bupati. Terlepas dari banyaknya protes dan segala macam, Asnan mengatakan itu kaitannya dengan bagian penataan PKL. "Walaupun Pol PP termasuk anggota di dalamnya. Memang penertiban harus dilaksanakan," ujar dia.
Dia mengatakan Pemerintah Daerah sejauh ini telah menyiapkan dua titik untuk relokasi PKL. Yaitu di tanah perkebunan Ciliwung dan tanah perkebunan PTPN VIII. Sementara yang lainnya akan didorong ke lokasi area dari perusahaan atau pihak ketiga yang sudah menyiapkan.
Dia menambahkan jumlah PKL dari data yang dimiliki Pol PP ada sekitar 527 dari ribuan PKL di tiga desa. Petugas Pol PP, masih harus mendata ulang di lapangan, baik PKL di pinggir jalan dan di area lainnya.
Pemkab Bogor diakui telah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor untuk membahas dan mengkaji ulang sistem tersebut. Pembahasanmelibatkan Pemkab, kepolisian dan TNI.
Bupati Bogor, Nurhayanti tak menampik kritik yang kerap kali diserukan warga, termasuk para pengusaha terhadap SSA Puncak. Menurut dia, kajian SSA tentunya sudah melalui tahapan yang menyeluruh. "Akan dibuat jalan terusan nanti, dievaluasi, koordinasi lagi," kata nenek tiga cucu itu.
Sebelumnya Nurhayanti mengakui yang diminta warga umumnya adalah pengkajian waktu atau jam buka tutup. Dia menambahkan, sudah disepakati bersama bahwa akan dibuat jalan pintas nantinya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi menilai permohonan warga sudah cukup genting agar SSA yang dianggap merugikan bisa dikaji kembali. Terlebih apabila SSA ini diberlakukan berkali-kali dalam sehari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
