Senin 17 Oct 2016 18:05 WIB

Fadli Zon: Kebijakan Bebas Visa Harus Dicabut

Rep: Ali Mansur/ Red: Ilham
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, kini pemerintah tengah menghadapi tantangan yang cukup sulit akibat dari kebijakan bebas visa. Warga Negara Asing (WNA) sejumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa menyalahgunakan izin tinggal mereka selama di Tanah Air.

Selain itu, bebas visa kerap dijadikan sebagai ajang penyeludupan narkoba jaringan internasional. Karena itu, Fadli meminta agar kebijakan bebas visa segara dicabut. “Perlu dicek apakah visa mereka visa kerja atau visa turis. Bebas visa harus dicabut,” kata Fadli Zon, saat ditemui di Komplek Parlemen, Senin (17/10).

Menurut Fadli, pencabutan bebas visa sejumlah negara perlu dilakukan karena sudah satu tahun berlangsung, tapi tidak efektif. Bahkan, tidak ada dampak yang signifikan yang didapat negara dari hasil bebas visa, termasuk pada sektor pariwisata.

Justru, kata dia, faktor keamanan menjadi lebih terancam akibat kebijakan ini. Sehingga pemerintah harus mengevaluasi kebijakan tersebut sebelum kerugian lebih besar yang diterima negara.

Selain itu, kebijakan bebas visa juga disalahgunakan oleh WNA untuk mencari nafkah secara ilegal. Misalnya, dengan maraknya pekerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia untuk bekerja, bukan berwisata. Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Jangan sampai rakyat Indonesia harus kesulitan mencari kerja, sementara mereka (WNA) bekerja secara ilegal.

“Adanya visa itu untuk mengontrol WNA yang masuk ke Indonesia. Sekarang mereka bebas masuk begitu saja,” kata wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Fadli juga mengkritisi kebijakan bebas visa terhadap Cina, karena bebas yang dilakukan tidak resiprokal. Dia menyebutkan rakyat Cina bisa masuk ke Indonesia tanpa visa. Sementara rakyat Indonesia yang hendak ke Cina harus mengurus visa dengan prosedur yang sulit. Kata Fadli Zon, negara lain juga harus menghormati Indonesia.

“Itu namanya kita banana republic, republik pisang. Enggak jelas negara ini. Jadi harus dievaluasi bebas visa itu karena kita ini negara yang harus dihormati negara lain,” kata Fadli.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement