REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menargetkan 60 juta penerbitan sertifikat di seluruh Indonesia hingga 2025. Presiden Joko Widodo menargetkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan lima juta sertifikat rampung pada 2017.
"Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia," ujar Presiden saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota Barat, Kota Surakarta, Jawa Tengah, melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Ahad (16/10).
Proyek operasi nasional atau prona pengurusan sertifikat tanah sudah berjalan 35 tahun, tapi hingga saat ini belum selesai juga. Namun hingga saat ini, hanya 44 persen bidang tanah (lahan) di seluruh Indonesia yang bersertifikat. Karena itu, Presiden menargetkan penyelesaian sekitar 60 juta sertifikat hingga 2025.
Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Surakarta tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah memberikan sertifikat tanah kepada 3.515 warga yang tinggal di 15 kabupaten yang ada di Kota Surakarta. Presiden mengingatkan kepada jajarannya agar acara penyerahan sertifikat tidak hanya bersifat seremonial, melainkan harus benar-benar diserahkan.
Jokowi pun meminta masyarakat yang hadir untuk menunjukkan sertifikat yang telah diterimanya. "Saya ingin memastikan semuanya masyarakat pegang yang namanya sertifikat seperti ini. Sekarang saya minta semuanya diangkat. Benar-benar pegang tidak?" kata Presiden.
Mengakhiri pengarahannya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada warga yang menerima sertifikat tanah agar dapat memanfaatkan dengan baik dan menggunakan untuk hal yang produktif. "Sertifikat ini dijaga yang baik, diberi plastik, disimpan yang baik. Saya ulangi lagi, jangan dijual kalau betul-betul sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif," kata dia.
Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika