REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Gabungan organinasi Islam di Sumatera Selatan mendatangi DPRD provinsi setempat, Senin (10/10). Massa meminta supaya lembaga legislatif itu mengusulkan atau merekomendasikan pemecatan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok ke Kementerian Dalam Negeri.

Gabungan umat Islam di Sumsel yang terdiri atas HMI, PII, KAHMI, FUI, FPI, HTI, MUI, DMI, RMI, NU, Muhammadiyah, Humanika, FMI, Sijarum dan Masika itu mengecam keras pernyataan Ahok yang dinilai melecehkan firman Allah SWT yang termaktub dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 51. Umat Islam Sumsel menilai, Ahok tidaklah pantas melecehkan agama lain apalagi Islam. Ahok tidak mencerminkan sosok seorang panutan rakyat atau pejabat publik, sikap toleransi umat beragama tidak ada pada diri Ahok.

Ketua Forum Umat Islam Sumatera Selatan, Umar Said menyatakan, majelis ulama Sumsel sudah sepakat bahwa Ahok tidak menerima Alquran dan menyatakan Ahok salah. Terkait dengan persoalan itu, Ormas Islam di Sumsel akan menggunakan jalur prosedural melalui dua institusi di DPRD Sumsel dan Mapolda Sumsel.

Gabungan umat Islam di Sumsel itu juga berencana akan datang kembali ke DPRD Sumsel untuk melakukan aksi. Para perwakilan Ormas Islam itu kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri, Chairul S Matdiah, dan anggota DPRD Sumsel, Joncik Muhammad dan Syaiful Padli.

Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, terkait dengan aspirasi yang disampaikan ormas Islam tersebut mereka akan menggelar rapat pimpinan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan komisi-komisi. "Besok, kita akan melakukan rapat. Mereka sudah menyampaikan aspirasi dengan bagus dan tertib," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika