REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut pemerintah tak bisa mencegah masyarakat untuk memiliki preferensi pada satu pasangan calon kepala daerah karena faktor tertentu, seperti agama dan etnis. Namun Menag mengingatkan masyarakat untuk mencermati faktor lain yang lebih substantif, seperti program yang ditawarkan seorang kepala daerah.
"Agama bisa dijadikan ukuran, tetapi bagaimanapun juga masyarakat perlu kita ajak untuk melihat program sebagai dasar yang penting dalam menggunakan hak pilihnya," kata Lukman, usai menghadiri pembukaan rapat kerja nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (6/10).
Memang, sambung dia, dalam pilkada lazim terdapat perbedaan karena jumlah pasangan calon kepala daerah yang 'bertarung' lebih dari satu. Setiap pasangan calon juga menawarkan visi dan misinya masing-masing.
Oleh karena itu, Lukman mengimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab. Bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dengan cara mendasarkan pilihan pada program kerja yang ditawarkan calon pemimpin daerah.
"Lihat mana yang terbaik di antara program-program yang diajukan tanpa harus terlalu melihat persoalan-persoalan yang sifatnya primordial. Utamakan untuk lihat programnya," ucap Menag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
