REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, menginginkan berbagai pihak terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar menghentikan segala praktik kampanye hitam dan bernada suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). "Saya berharap para kandidat dan tim kampanye menghentikan kampanye hitam dan SARA, karena tidak mendidik," kata Mahyudin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (3/10).
Mahyudin menyatakan dukungannya terhadap media sosial dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, dia meminta kandidat dan tim kampanye bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat DKI. "Pendidikan politik itu adalah memberikan politik santun. Yaitu politik yang menjual argumentasi-argumentasi tentang pembangunan untuk rakyat Jakarta," katanya.
Ia menegaskan bahwa dengan politik santun itu, tim kampanye kandidat dalam Pilgub DKI Jakarta tidak lagi menggunakan kampanye hitam di media sosial. Sebagaimana diwartakan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengajak masyarakat Jakarta untuk tetap jernih dalam menentukan pilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2017.
Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, di Jakarta, Kamis (29/9), mengatakan antusias masyarakat menyambut Pilkada Jakarta sangat tinggi, hal itu terlihat dari geliat opini dukung-mendukung sudah sangat ramai di berbagai media massa dan media sosial.
"Tentu ini sangat positif. Masyarakat memang harus melek politik. Dukung-mendukung itu soal biasa, meski waktu kampanye belum dimulai. Saya hanya mengajak masyarakat tetap jernih dalam menentukan pilihan, karena kita memilih orang yang sangat berpengaruh dalam proses demokrasi dan perbaikan kehidupan kita bersama di masa yang akan datang," kata Kiai Muda NU Jakarta ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar Pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada 2017 berjalan secara damai dan demokratis. Pemerintah dalam hal ini juga sekali lagi menegaskan tidak memihak kepada pasangan mana pun dalam gelaran Pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Presiden menyampaikan bahwa ini semuanya harus berjalan dengan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu membangun DKI. Karena ibu kota membutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya komitmen besar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang besar," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, pada Rabu (28/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika