REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Sebastian Salang mengatakan masyarakat masih menganggap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga yang menghabiskan anggaran dana besar tanpa kinerja. Tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) jangan sampai justru memperkuat alasan membubarkan DPD.
Koordintor Forum Masyaralat Peduli Parlemen Indonesia itu mengatakan apa yang terjadi dengan DPD saat ini adalah tamparan terbesar. Irman kata dia merupakan representasi DPD, suara DPD, dan wajah DPD.
"Dan kasus pertama ini justru menimpa pucuk pimpinannya," ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10).
Menurutnya perjuangan DPD untuk memperkuat kewenanganya masih tertatih-tatih. Kemudian dengan munculnya kasus tersebut justru membuat DPD kembali ke titik nol untuk berjuang.
Selama ini, ia mengatakan belum pernah ada anggota DPD yang tersandung hukum. Kemudian belum pernah juga ada prestasi yang ditorehkan DPD yang membuka mata publik untuk melihat keberadaannya.
Namun munculnya kasus tersebut justru semakin membuat DPD demikian berada di posisi yang tidak baik. Bahkan kata dia perpecahan di internal DPD semakin memperparah krisis tersebut.
"Jadi ini pelajaran penting bagi DPD sebagai institusi bagaimana mengelola krisis ini dengan tepat, karena kelihatannya justru DPD sendiri yang memelihara konflik ini," katanya.
Ia mengatakan harusnya sikap DPD satu dalam melihat persoalan. Namun yang terjadi justru ada yang ingin menutup dan memberhentikan ketuanya namun di saat yang bersamaan ada gerakan lain yang terkesan masih memihak Irman.
Jangan sampai lanjutnya kemudian muncul persepsi di masyarakat DPD yang masih memiliki kewenangan terbatas, yang hanya menghabiskan uang negara, dan justru masih mempertahankan pimpinannya yang sudah menjadi tersangka.
"Jangan-jangan kalau begini caranya DPD yang berjalan tidak jelas, fungsinya juga terbatas, menghabiskan anggaran negara sangat besar, kemudian publik ya udah bubarkan saja," jelasnya.
Oleh karena itu tambahnya, harusnya DPD in bekerja dua kali lipat dari DPR. Agar lembaga ini dapat kembali dipercaya oleh masyarakat.
"Jadi DPD harus membuktikan kalau DPD betul-betul bekerja, harus kerja dua kali lipat dari DPR agar lembaga ini dapat dipercaya dan dapat diperkuat kewenanganya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
