Sabtu 01 Oct 2016 10:05 WIB

Alat Antisadap Dibutuhkan Atasi Illegal Fishing

Paviliun Indonesia di Pameran Teknologi Pertahanan Internasional ADAS 2016, di Manila, Filipina, Rabu (28/9).
Foto: IST
Paviliun Indonesia di Pameran Teknologi Pertahanan Internasional ADAS 2016, di Manila, Filipina, Rabu (28/9).

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Indonesia membutuhkan infrastruktur alutsista yang kuat, untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Salah satu yang dibutuhkan keamananan sistem komunikasi. 

"Pelaku illegal logging dan illegal fishing bisa kabur karena berhasil menyadap informasi petugas saat di laut. Pasalnya petugas kita berkomunikasi menggunakan radio yang frekuensinya dapat diketahui pelaku," kata Direktur Teknologi PT Indoguardika Cipta Kreasi, Dahniar Wisnu Paramita dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (10/1).

Bocornya informasi, lanjut Dahniar, membuat pelaku mengetahui semua percakapan dan rencana yang dilakukan petugas. Untuk itu petugas memerlukan alat komunikasi yang aman agar proses komunikasi dapat terjaga kerahasiaannya.

Lebih lanjut ia mencontohkan produk Radio Guard buatan PT ICK yang dilengkapi dengan teknologi enkripsi. Sehingga, proses komunikasi hanya bisa dinikmati antara komunikator dengan komunikan yang sama-sama menggunakan HT Anti Sadap atau Radio Guard.

"Semisal ada HT lain yang kebetulan berada dalam frekuensi yang sama, maka ia tidak bisa mengetahui proses komunikasi yang terjadi," terangnya.

Dahniar menambahkan, di Indonesia produk Radio Guard sangat berguna bagi aparat untuk menghindari kebocoran informasi melalui radio. Radio Guard juga dapat digunakan untuk komunikasi lainnya yang membutuhkan keamanan privasi.

PT ICK sendiri bersama PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Nusantara Turbin & Propulsi (NTP) dan PT Napindo Media Ashatama mengikuti Pameran Teknologi Pertahanan Internasional ADAS 2016, di Manila, Filipina. BUMN dan swasta Indonesia yang bergerak dalam bidang sistem pertahanan milik anak bangsa menunjukkan kebolehan teknologi dalam negeri untuk sistem pertahanan sebuah negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement