REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng sejumlah pengembang untuk mempercepat program sertifikasi tanah. Ditargetkan pada 2017 semua tanah di Kota Pahlawan telah terdaftar dan tersertifikasi.
Sejumlah pengembang yang terlibat melalui program cosporate social responsibility (CSR) mereka antara lain, Group Ciputra, Pakuwon Group, PT Bhakti Tamara, Podojoyo Masyhur Group, PT Dian Permata, PT Trijaya Kartika, Lamicitra Nusantara Tbk, dan PT Gala Bumi Perkasa.
Kepala BPN 1 Surabaya, Bambang Priyono, mengatakan, masih terdapat puluhan ribu bidang tanah di Surabaya yang belum terdaftar dan tersertifikasi. Setelah mendapat perintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program percontohan sertifikasi tanah, ia segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pengembang.
“Saat ini terkumpul cukup banyak untuk membiayai 5.000 bidang, ditambah dengan Alim Markus [Dirut Maspion Group] menyanggupi 1.500 bidang,” jelasnya dalam acara peluncuran kegiatan Sertifikatkan Surabaya di Balai RW 2 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Senin (26/9).
Bambang mengklaim semua proses sertifikasi tanah dilakukan secara transparan. Para partisipan tersebut telah menunjuk pihak yang mengumpulkan dana. Sedangkan BPN hanya melakukan inventarisasi tanah yang akan disertifikasi. Program ini menyasar kepada warga pemegang Kartu Indonesia Sejahtera.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, menyatakan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN yang menempatkan Surabaya sebagai percontohan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Risma, sapaan akrabnya, mengakui awalnya bingung terkait biaya untuk sertifikasi tanah. Sebab jika menggunakan APBD prosesnya terlalu lama. Kamudian, terdapat ide dari Kepala BPN 1 Surabaya yang mengajak kerjasama sejumlah pengembang di Kota Pahlawan untuk membantu program tersebut.
“Program ini sudah ditunggu masyarakat untuk tanahnya bisa disertifikasi. Selama ini masyarakat mau usaha tidak bisa karena tidak punya sertifikat untuk agunan,” ujarnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyatakan bakal terus melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat. Proses sertifikasi tanah yang semula panjang akan dibuat lebih ringkas, dan yang semula tertutup akan dibuat transparan. “Mudah-mudahan 2017 Surabaya sudah selesai semua, tidak ada lagi sepotong tanah pun di Surabaya yang tidak terdaftar,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika