Senin 26 Sep 2016 09:00 WIB

BNPB: 40,9 Juta Warga Tinggal di Daerah Rawan Longsor

Rep: umi nur fadhilah/ Red: Esthi Maharani
Dua warga beraktivitas di lokasi bangunan yang rusak akibat banjir bandang aliran Sungai Cimanuk di Kampung Cimacan, Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (23/9).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Dua warga beraktivitas di lokasi bangunan yang rusak akibat banjir bandang aliran Sungai Cimanuk di Kampung Cimacan, Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (23/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, sebanyak 40,9 juta masyarakat tinggal di daerah rawan longsor. Selain itu, sebanyak 63,7 juta jiwa tinggal di daerah rawan banjir.

"Dari data tadi, kita lakukan koordinasi dengan BPBD (badan penganggulangan bencana daerah) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan," kata Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Senin (26/9).

Namun, ia enggan merinci daerah-daerah mana saja yang rawan longsor dan banjir di Indonesia. Ia menyebut, BNPB telah memetakan secara rinci di Geospasial.bnpb.go.id

Memasuki masa peralihan musim dari kemarau ke hujan, Sutopo mengimbau pada masyarakat agar selalu waspada. Khususnya dengan kondisi hujan deras dan angin kencang. Salah satunya, ia mengingatkan, agar jangan parkir di bawah pohon besar, papan reklame atau bangunan yang rawan rubuh.

Sementara untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan potensi ancaman tinggi, diimbau selalu memantau lingkungan sekitar. Khususnya setelah hujan. "Kalau setelah hujan, cek kondisi lingkungan apakah ada keretakan-keretakan (tebing), apakah akan ada potensi longosor," ujar Sutopo.

Ia mengatakan, untuk ancaman banjir biasa, BNPB selalu siap mengevakuasi korban. Namun, yang perlu diwaspadai yakni apabila yang datang banjir bandang. "Kalau banjir bandang yang sulit mengantisipasinya, karena waktunya sangat cepat. Sehingga waspadai hujan lebat air sungai yang naik," tutur dia.

Menurut Sutopo, kesiagaan dan kewaspadaan banjir tak bisa dilakukan oleh BNPB saja. Sehingga, butuh peran aktif pemerintah daerah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement