REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, membantah kabar yang menyebutkan adanya 650 ribu pemilih ganda di data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Jakarta. Menurut dia, informasi tersebut terlalu dini untuk diungkap ke publik.
Sumarno menuturkan, saat ini proses pemutakhiran data pemilih di Jakarta masih sedang berlangsung. Instansinya sejak 8 September lalu telah mengerahkan sekira 26.500 petugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DP4 ke tiap-tiap rumah penduduk di seluruh wilayah Ibu Kota. Kegiatan tersebut masih akan terus berlangsung hingga 7 Oktober mendatang.
"Jadi, seharusnya sekarang ini belum ada kesimpulan apa-apa (terkait data pemilih ganda), karena proses pemutakhiran data masih berjalan dan petugas kami sedang bekerja," ujar Sumarno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/9).
Sumarno mengungkapkan, ada sekitar 7,4 juta data pemilih yang sedang dimutakhirkan oleh KPUD DKI. Setelah proses pemutakhiran tersebut rampung dikerjakan petugas pada 7 Oktober nanti, instansinya akan merekapitulasi dan menyuling DP4 menjadi daftar pemilih sementara (DPS).
KPUD DKI selanjutnya akan mengumumkan DPS ke masyarakat, sehingga dari situ akan ketahuan adanya pemilih ganda atau tidak. Setelah itu, kata Sumarno lagi, instansinya akan melakukan perbaikan lagi terhadap DPS dan kemudian menetapkannya menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
"Jadi, klaim yang menyebut 650 ribu pemilih ganda itu enggak benar. Belum apa-apa kok sudah disimpulkan seperti itu. Saya harap siapa pun bersabar menunggu prosesnya berakhir," katanya.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya mengklaim bahwa saat ini ada sekira 650 ribu pemilih ganda di Jakarta yang masuk dalam DP4. Informasi tersebut didapatnya dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Mimah Susanti, dalam satu pertemuan yang digelar di Balai Kota, Senin (19/9), kemarin.
"Itu ada lebih dari 650 ribu suara double namanya semua," kata Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
