REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah harus memiliki komitmen untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Jokowi tak ingin pengelolaan keuangan terlalu berorientasi pada prosedur.
Jokowi pun berpesan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution agar rezim akuntansi pemerintah yang bertele-tele segera dihilangkan.
"Saya melihat sekarang ini, hampir 60-70 persen birokrasi kita setiap hari ngurusnya SPJ (surat pertanggjungjawaban). Kalau ada yang lembur sampai malam, saya tanya ini apa yang dikerjakan, SPJ Pak," kata Jokowi saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).
Jokowi mengatakan, pemerintah harus mulai memikirkan untuk mendesain sebuah laporan yang simpel. Namun, tetap berorientasi pada hasil.
"Mudah dicek, dikontrol, gampang diawasi, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebel-tebel. Energi kita jangan habis untuk mengurus SPJ," ucap Jokowi.
Diungkapkan Jokowi, terlalu kompleksnya SPJ akhirnya membuat banyak pekerjaan tidak terlaksana dengan baik. Jokowi mencontohkan, guru dan kepala sekolah banyak yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena mengurus SPJ.
Menurut Jokowi, hal sama juga terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera). Kata Jokowi, PU itu seharusnya konsentrasi 80 persen mengontrol jalan, mengontrol irigasi. Begitu pula dengan di Kementerian Pertanian. Jokowi berseloroh, para pengawas pertanian lapangan seharusnya setiap pagi berada di pematang sawah dan memberikan bimbingan kepada petani.
"Tapi sekarang lihat, semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC mengurus SPJ," kata Jokowi. "Sekali lagi orientasi kita harus orientasi hasil jangan sampai kita kehilangan energi mengurus SPJ."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
