REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memastikan penggusuran permukiman di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, tetap berjalan sesuai jadwal.

Saat ini, eksekusi kebijakan tersebut tinggal menghitung hari. Menurut informasi yang dihimpun Republika.co.id, penggusuran di daerah itu akan dilakukan pada Rabu (14/9) pekan depan, atau dua hari setelah Idul Adha.

Lurah Bukit Duri, Mardi Youce, berharap proses penertiban di Bukit Duri nantinya dapat berlangsung dengan lancar. "Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik tanpa hambatan dan konflik," kata Mardi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (7/9).

Ketika ditanya soal adanya perintah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada Pemda DKI untuk menahan diri dan tidak melakukan penggusuran terhadap warga, Mardi enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena saya hanya menjalankan perintah atasan. Yang jelas, jika warga mau menempuh jalur hukum, itu hak mereka," ucapnya.

Sebelumnya Pemerintah DKI terlebih dahulu menggusur pemukiman di Rawajati, Jakarta Selatan. Kendati mendapat halangan, pemerintah berhasil menjalankan misinya.

Mardi berpendapat, proyek normalisasi Sungai Ciliwung bukan semata-semata kebijakan Pemda DKI, tetapi juga menjadi urusan pemerintah pusat. Proyek tersebut, kata dia, melibatkan lintas instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Jadi, akan sangat disayangkan jika program skala nasional ini terhenti begitu saja," katanya.

Menurut dia, tidak semua warga yang terdampak penggusuran di Bukit Duri menolak program relokasi yang ditawarkan Pemprov DKI. Dia mengklaim, saat ini sudah ada sekitar 320 keluarga Bukit Duri yang mendaftar untuk direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

Baca juga,  Ahok: Pembongkaran Bukit Duri tak Mungkin Ditunda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika