REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah Indonesia dan Jepang semakin serius melakukan kerja sama dalam hal penurunan Emisi karbon. Dalam tiga tahun terakhir, kerja sama yang dibangun melalui skema mekanisme kredit bersama atau join crediting mechanism (JCM) mampu menghasilkan 28 program di berbagai sektor yang dilakukan untuk menekan emisi karbon.

"Sampai saat ini skema JMC di Indonesia telah diimpelmentasikan dengan pendanaan penuh 108 studi kelayakan dan pendanaan untuk 28 proyek implementasi. Termasuk di dalamnya adalah industri Semen," kata Deputi Bidang Kerja sama Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Senin (29/8).

Rizal mengatakan, berbagai sektor yang dikerjasamakan seperti industri semen, perkebunan, kehutanan dan industri lain diharap bisa menjaga agar pertumbuhan jumlah emisi karbon tidak bertambah tanpa usaha pembatasan. Sehingga apapun perusahaan dan industri yang dibangun tidak membuat kondisi udara semakin tercemar dengan cepat.

Dari kerja sama yang dilakukan selama tiga tahun dengan skema JMC, Indonesia berhasil mendapatkan investasi dana sebesar 150 juta dolar AS. Hasil ini gabungan dari investasi Jepang sebesar 37 juta dolar AS dan investasi swasta di Indonesia 113 juta dolar AS.

Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang bekerja sama dengan Jepang dalam hal penurunan emisi karbon. Indonesia merupakan satu dari 16 negara yang telah menandatangani kerja sama skema JCM dengan Jepang. Negara-negara lain yang turut bergabung Arab Saudi, Bangladesh, Cile, Ethiopia, Kamboja, Kenya, Kosta Rika, Laos, Maladewa, Meksiko, Myanmar, Mongolia, Palau, Thailand dan Vietnam.  

Staf Ahli bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanti ‎ mengatakan, kerja sama yang dibangun sejak tiga tahun lalu akan sangat membantu Indonesia dalam keikutsertannya memperbaiki kondisi bukan hanya di negara sendiri tapi juga berpengaruh pada penekanan kenaikan tingkat suhu udara secara global.

"Kita sudah berkomitmen untuk menurunkan kadar emisi karbon mencapai 29 persen pada 2030," kata Laksmi

Dia menjelaskan, keinginan untuk menurunkan kadar emisi karbon sebanyak 29 persen bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Namun ini perlu bantuan instansi swasta yang secara aktif ikut serta berupaya mengurangi emisi karbon dari masing-masing industri yang berjalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika