REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris mengatakan, ada sejumlah persoalan kewarganegaraan yang belum diakomodir di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Hal ini membuat perlunya solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Segala persoalan ini harus kita selesaikan," kata Freddy dalam acara diskusi peringatan satu dasawarsa UU Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Anak-anak dari Perkawinan Campuran di Aula Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan (25/8).
Freddy menyebutkan, sejumlah persoalan yang muncul selama ini seperti dwikewarganegaraan seseorang hasil dari kawin campur, orang Indonesia yang tinggal lama di luar negeri (diaspora), orang asing keturunan Indonesia sampai tiga generasi, dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
"Saya katakan semua harus clear. Bedakan dwikewarganegaraan, nasionalisme dan diaspora. Itu tiga hal berbeda yang bisa kita kaitkan sedikit. Cuma tidak boleh di-mix (campur)," kata Freddy.
Dikatakan Freddy, hak kewarganegaraan anak dari hasil kawin campur, harus dilindungi betul. Menurut dia, hal itu adalah hak dasar dan harus dipenuhi sejak orang tersebut lahir. "Jangan sampai gara-gara kawin terus hak dasarnya hilang. Lahir di tempat negara lain terus hilang. Ini harus kita penuhi semua," katanya.
Selain itu, penting juga dipahami masyarakat, bahwa dwikewarganegaraan yang diakibatkan karena perkawinan campur agar tidak dikaitkan dengan nasionalisme. "Jangan dinilai orang yang punya dwikewarganegaraan tidak nasionalis, bukan begitu. Warga negara Amerika bangga banget menjadi warga negara Amerika, padahal mungkin dia punya dua paspor. Itu yang harus kita clear-kan. Maka, to be Indonesian, to be proud Indonesia itu yang harus kita lakukan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
