REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat permintaan distribusi air bersih di daerah yang menjadi langganan kekeringan setiap musim kemarau.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya wilayah yang mengalami kekeringan dan belum ada permintaan air bersih.
"Sampai saat ini belum ada permintaan air bersih dari masyarakat. Meski saat ini musim kemarau, tapi kemarau basah. Jadi terjadi hujan dimana-mana," kata Gusdi.
Ia mengatakan kekeringan belum tampak. Meski demikian, anggaran untuk penanganan bencana di Kulon Progo sebesar Rp 2 miliar melalui dana tidak terduga. Saat ini, anggaran tersebut baru terserap Rp 1,2 miliar atau masih ada sisa Rp 800 juta. Rencananya, anggaran penanganan bencana akan ditambah melalui APBD Perubahan 2016.
"Anggaran penanganan bencana akan ditambah untuk mengantisipasi kejadian bencana tidak terduga. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana di Kulon Progo," katanya.
Namun demikian, kata Gusdi, biasanya setelah musim Lanina atau kemarau basah, maka saat memasuki musim hujan akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Sekitar November dan Desember merupakan puncak hujan yang terjadi di Kulon Progo. Hal ini yang perlu BPBD Kulon Progo waspadai.
"Hal yang harus kami waspadai bukan kekeringan, tapi kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim hujan nanti," kata dia.
Gusdi mengatakan kecamatan yang potensi terjadi rawan bencana tanah longsor dan kekeringan yakni Kokap, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang yang tersebar di 10 desa. Kemudian, kecamatan yang potensi terjadi bencana banjir yakni Kecamatan Panjatan, Galur, Lendah dan Sentolo.
"Desa di wilayah ini sangat potensial terjadi kekeringan dan tanah longsor. Saat ini, wilayah tersebut masih terus diguyur hujan, sehingga kami terus mewaspadai wilayah-wilayah ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika