REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bekasi Institute mencatat jumlah kasus bunuh diri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sangat mengkhawatirkan karena pada periode Januari-Juli 2016 total tujuh orang yang bunuh diri.
"Ada tujuh orang korban bunuh diri dalam kurun waktu Januari-Juli baik dengan cara gantung diri, minum racun sampai menembakkan peluru ke kepalanya. Ini artinya rata-rata satu orang setiap bulannya," kata Direktur Bekasi Institue, Hamdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (14/8).
Hamdi menjelaskan, dari tujuh korban gantung diri tersebut, empat orang bertempat tinggal di Kecamatan Cikarang Pusat. "Dari tujuh orang korban, empat orang tinggal di Cikarang Pusat, Kecamatan Serang Baru satu orang, Cikarang Utara satu orang dan satu orang lagi dari Pasir Sari Cikarang Selatan," katanya.
Menurut dia, secara umum orang melakukan bunuh diri tidak lepas dari beberapa problem umum seperti pekerjaan dan finansial, masalah keluarga, penyakit, dan percintaan. "Seperti korban Suripto pedagang handphone di Cikarang Pusat nekat bunuh diri karena masalah utang, sementara Belia Apriani, ABG yang tinggal di Cikarang Utara putus asa karena masalah cinta," kata dia.
Ia memberikan ilustrasi bahwa tekanan dan problem seperti rem pada kendaraan apabila ditekan terus-menerus, rem bisa menipis. "Demikian juga mental seseorang, jika tekanan terus-menerus dan bertubi-tubi serta keputusasaan yang menumpuk, hal ini bisa mengikis kesanggupan sistem mental seseorang," ujarnya.
Hamdi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar hadir dalam kehidupan masyarakat baik dengan pendekatan agama dalam rangka menguatkan keyakinan masyarakat bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang Tuhan dan tidak menyelesaikan persoalan. Selain itu, kata Hamdi, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan pendidikan dan taraf hidup masyarakat Bekasi.
"Kabupaten Bekasi kan kawasan industri yang sangat besar, aneh jika sampai ada warganya miskin dan putus sekolah. Ini harus menjadi perhatian serius untuk masyarakat Bekasi secara umum dan khususnya bagi pemerintah daerah," kata Hamdi.