REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Warga Kampung Kebon, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait dampak pengeboran proyek pemasangan pipa gas. Warga panik ketika muncul semburan lumpur yang mengakibatkan keretakan dinding dan lantai rumah.
Setelah pertemuan antara unsur pemerintah desa, PT Pertamina Gas, dan DPRD Kabupaten Bekasi siang tadi, Rabu (10/8), rencananya DPRD akan mengundang semua pihak terkait meminta pertanggungjawaban. Kades Segara Makmur, Agus Sopyan menyatakan, PT Pertagas sudah memberikan pertanggungjawaban terkait persoalan dampak semburan lumpur yang terjadi di wilayahnya.
"Sudah 80 persen kerugian masyarakat diselesaikan, yang sisanya tinggal negosiasi saja," kata Agus Sopyan kepada Republika.co.id, Rabu (10/8).
Menurut Agus, masyarakat sudah menerima kompensasi pengembalian ganti rugi dari PT Pertagas. Warga terdampak sebanyak 40 rumah dari RT 01 dan RT 03, RW 08, Desa Segara Makmur. Angka ganti rugi bervariasi dari Rp 1 juta sampai puluhan juta, tergantung kerugian yang dialami masing-masing warga.
Selain itu, Agus meminta PT Pertagas untuk melakukan perbaikan jalan yang terkena dampak pemasangan pipa supaya aktivitas dan pekerjaan masyarakat di lokasi tidak terganggu.
Kepala Desa Segara Makmur ini menyatakan, warga semula panik ketika semburan lumpur tiba-tiba terjadi. Sebelumnya, sudah diberitahukan bahwa PT Pertagas akan melakukan pengerjaan proyek pemasangan pipa gas Muara Karang-Muara Tawar di lokasi. Namun, Agus mengakui, pihaknya tidak memberikan sosialisasi masalah pengeboran beserta dampaknya karena dari pelaksana proyek juga tidak ada sosialisasi tersebut.
"Dampaknya seperti apa, kami tidak ada sosialisasi itu sehingga kami tidak bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat. Ini kan bukan lumpur tanah, hanya semen yang dari bentonit saja. Cuma sosialisasi itu kami tidak diberikan. Coba kalau itu diberikan kepada kami juga akan berikan kepada masyarakat supaya tidak panik. Ini kan masyarakat panik, dianggap terjadi luapan lumpur Lapindo," kata Agus.
Warga RW 08, Sobirin (42 tahun) membenarkan, warga tidak mendapat pemberitahuan adanya proyek pengerjaan pemasangan pipa gas tersebut. "Setelah ada kejadian baru ada sosialisasi, itu juga perwakilan. Sebelumnya tidak ada," kata Sobirin.
Menurut dia, pihak-pihak terkait seharusnya melakukan komunikasi atau sosialisasi kepada warga karena warga yang setiap hari berada di lokasi. Apabila ada kerusakan atau kesalahan, wargalah yang pertama kali akan merasakan dampak tersebut. "Kalau dikasih tahu atau ada pemberitahuan, kita bisa mengantisipasi sebelumnya," kata Sobirin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika