Selasa 09 Aug 2016 19:38 WIB

Kemnaker Gandeng Paguyuban Petani Ciptakan Wirausaha

Menaker Hanif Dakhiri memotong tumpeng sebagai tanda dimulainya kerja sama dengan SPPQT, Selasa (9/8).
Foto: Kemenaker
Menaker Hanif Dakhiri memotong tumpeng sebagai tanda dimulainya kerja sama dengan SPPQT, Selasa (9/8).

REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng LSM untuk menciptakan wirausahawan baru. Kali ini, Menaker M. Hanif Dhakiri bekerja sama dengan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT).

Menurut dia, menciptakan wirausahawan baru merupakan langkah strategis bukan hanya untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menciptakan kelas menengah baru yang mandiri dan produktif.

"Dalam jangka panjang, pada saat dunia kewirausahaan sudah kuat, akan hadir kelas menengah mandiri dan produktif yang bakal menjadi pilar percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar dia, saat memberikan pengarahan pada kegiatan Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan  Balai Besar Peningkatan Produktifitas (BBPP) Kemnaker SPPQT, Selasa (9/8).

Dia mengatakan, Kemenakertrans terus meningkatkan kerja sama strategis penciptaan wirausaha baru dengan berbagai kalangan. Kerja sama ini baik kalangan LSM, sektor-sektor industri, perguruan tinggi dan lainnya.

"Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM dan kalangan swasta lainnya, target menciptakan kewirausahaan kuat akan cepat tercapai. Pada gilirannya, akan mengurangi jumlah pengangguran dan memperpendek kesenjangan ekonomi," ujar dia, di depan para calon wirausahawan baru.

Jumlah angka pengangguran di Indonesia pada akhir 2015 sekitar 7 juta orang. Namun, jumlah wirausahawan di Indonesia hanya mencapai 1,5 persen dari jumlah penduduk. Idealnya, suatu negara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah penduduknya menjadi wirausahawan.

Ketua Umum SPP Qaryah Thayyibah M. Abdul Rohim menjelaskan kerjasama dengan BBPP Kemnaker akan melatih calon pengusaha baru di berbagai daerah di Jawa Tengah. Kerja sama SPPQT dan Kemnaker merupakan tindak lanjut dari dorongan Presiden Jokowi pada saat rombongan SPPQT diundang makan siang di istana beberapa bulan yang lalu.

Pada saat itu, lanjut Abdul, SPPQT diminta memperluas penciptaan wirausaha produktif berbasis desa, seperti yang sudah dipraktekkannya selama ini.

"Sudah saatnya pemerintah, LSM dan kalangan civil society lainnya bergandeng tangan, untuk ikhtiar mengurangi pengangguran, memangkas kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kemakmuran ekonomi secara merata bagi seluruh rakyat," kata Abdul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement