Jumat 05 Aug 2016 11:34 WIB

Presiden Diminta Bentuk Tim Investigasi Ungkap Tulisan Haris Azhar

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Bilal Ramadhan
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (3/7).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (3/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia berharap, keterangan yang disebarkan Haris Azhar berdasarkan testimoni Freddy Budiman diusut secara tuntas. Meski begitu, dalam mengusut pengakuan Freddy Budiman tersebut tidak akan mudah dan tidak akan bisa diselesaikan oleh Polisi semata.

"Kepolisian tidak akan mampu bertindak sendirian karena diduga praktik kejahatan ini melibatkan banyak pihak," kata Anggota PSHK, Miko Susanto Ginting di Jakarta, Jumat (5/8).

Oleh karena itu, Miko meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan. Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan Jokoei adalah dengan membentuk Tim Investigasi Independen melalui Keputusan Presiden.

"Tim Investigasi Independen ini harus diisi oleh orang-orang yang kredibel dan bertindak secara independen," terang Miko Ginting.

Pembentukan tim investigasi ini, lanjut Dia, tidak hanya untuk mengusut keterangan yang disampaikan Haris Azhar. Lebih jauh dari itu, pembentukan tim investigasi independen tersebut juga wujud komitmen Presiden yang menyatakan Indonesia darurat narkoba.

Sebelumnya, Haris Azhar menuangakan pengakuan Freddy Budiman dalam sebuah tulisan berjudul ‘cerita busuk dari seorang bandit’ yang ditulisnya di Facebook.

Dalam tulisannya tersebut, Haris menceritakan pengakuan Freddy Budiman yang menggelontorkan uang miliaran rupiah ke BNN dan Mabes Polri untuk mengamankan bisnis narkobanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement