REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Presiden Joko Widodo tak menyamakan DKI dengan daerah lain dalam hal penggunaan anggaran.
Heru mengingatkan DKI mempunyai otonomi daerah dibanding daerah lain. Sehingga keuangan kota dan kabupaten yang berada di wilayah DKI, seluruhnya dipusatkan di tingkat Pemprov.
"Apa di DKI ada otda (otonomi daerah)? Otda adanya di provinsi. Otda kan di provinsi, sepakat ya. DKI punya otda di Provinsi, walkot tidak punya otda. Sampai hari ini kan DKI kelola keuangan di provinsi," katanya di Balai Kota, Kamis (4/8).
Hal itu berbeda dengan provinsi tanpa otda yang pengaturan keuangannya bisa dikelola masing-masing wilayah kota dan kabupatennya. Ia mencontohkan kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur bisa mengelola uangnya sendiri tanpa bergantung pada tingkat pemprov.
"Jatim sekarang ada provinsi Jatim, ada kabupaten apa, walkot apa. Sehingga mereka berdiri sendiri DPA-nya. Saya enggak mau dong dibandingin dengan, ini harusnya presentase. DKI kan membiayai walikota-walikota. Jelas, DKI silpanya tinggi dong. Ya contoh di Jabar, Jabar sudah punya provinsi, misalnya ada walkot Bandung, kan sendiri dia punya (pengelolaan anggaran)," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebut DKI berada di urutan pertama provinsi dengan penyerapan anggaran terendah. Berada di urutan selanjutnya yaitu, Jabar, Jatim, Riau dan Jateng. Jokowi menilai DKI mempunyai anggaran sebesar Rp 13,9 trilliun yang mengendap di bank.
Ikuti Whatsapp Channel Republika