REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kaum buruh di DKI Jakarta menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berpihak pada rakyat kecil. Untuk itu, kaum buruh lebih memilih mendukung mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dalam pencalonan Gubernur DKI 2017.

"Kebijakan Ahok lebih mengedepankan pro modal, pemilik uang, pengusaha, dan pengembang. Ini simbol kapitalisasi," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Selasa (2/8).

Iqbal menyebut kebijakan Ahok yang pro pemilik modal tercermin dalam beberapa kebijakannya, salah satunya yakni 'membarter' dana CSR dengan kebijakan upah murah.

Terbukti, kata dia, selama dua tahun kepemimpinan Ahok, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta di bawah Karawang dan Bekasi. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Tadinya kami berpikir ada apa. Kami baru sadar ketika ada kasus reklamasi. Saat KPK menggeledah kantor Agung Podomoro, ditemukan berkas dana CSR mengalir kemana saja," ujarnya.

(Baca: Buruh Dukung Rizal Ramli Jadi Calon Gubernur DKI 2017)

Dia menduga dana CSR tersebut digunakan pemodal untuk 'menyogok' Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mau menetapkan UMP murah. Menurut Iqbal, negara harusnya tidak boleh tunduk pada pemilik modal. Jika ingin membangun DKI, pemprov hendaknya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Tak hanya soal upah murah, kebijakan Ahok yang tak berpihak pada rakyat kecil juga terkait penggusuran, rumah susun (rusun), dan sistem transportasi. "Sikap itulah yang membuat buruh berpendapat Ahok tidak bisa lagi memimpin Jakarta," ujar Iqbal.

Buruh optimistis Rizal bisa melakukan perubahan. Soal elektabilitas, buruh tak terlalu memusingkannya mengingat ini baru awal pengusungannya. Buruh percaya, Rizal bersedia maju mewakili suara buruh di ajang lima tahunan tersebut. Iqbal mengatakan DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika