Jumat 29 Jul 2016 19:32 WIB

Ganjil-Genap Memerlukan Ketegasan Petugas di Lapangan

Rep: mg01/ Red: Muhammad Fakhruddin
Petugas menyosialisasikan sistem lalu lintas pelat ganjil-genap kepada pengendara untuk sejumlah jalan protokol pada uji coba sistem tersebut di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/7). (Republika/Yasin Habibi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Petugas menyosialisasikan sistem lalu lintas pelat ganjil-genap kepada pengendara untuk sejumlah jalan protokol pada uji coba sistem tersebut di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/7). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Uji coba sistem ganjil-genap sudah diberlakukan beberapa hari terakhir di Jakarta. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen SW Tangkudung menilai masih banyak masyarakat yang melanggar aturan baru tersebut. 

“Dari yang saya lihat kemarin karena belum ada penegakkan hukum dan tilangnya belum berlaku, maka masih banyak yang melanggar aturan tersebut,” ucap Ellen, Jum’at (29/7).

Pihak kepolisian pun dikerahkan untuk terus memantau sistem uji coba ganjil-genap. Saat pemberlakuannya nanti mulai 30 Agustus 2016, polisi tidak akan sungkan untuk melakukan tindakan tilang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Syamsul Bahri. “Untuk cara bertindak yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan sistem tilang. Targetnya adalah efek jera,” sahutnya.

Penegakan hukum pada sistem ganjil-genap tersebut dinilai Ellen dapat berjalan maksimal bila adanya kesungguhan dari petugas di lapangan. Menurutnya masyarakat dapat dibuat jera dengan adanya penilangan bagi yang melanggar peraturan tersebut.  “Kalau tidak konsisten tidak akan berhasil. Hal tersebut sudah dijanjikan oleh Polda Metro Jaya,” tegas Ellen.

Penindakan di jalan oleh kepolisian dinilai wajar menurut Syamsul. “Bahwasanya masyarakat harus mengerti petugas di lapangan melakukan hal tersebut untuk melancarkan lalu lintas,” jelasnya. Sebelum itu, Syamsul menyampaikan pemerintah tidak perlu takut untuk mencabut sistem tersebut bila dirasa tidak efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ellen menyambut pernyataan dari Syamsul. Menurut dosen Universitas Indonesia ini, pencabutan sistem sah-sah saja selama alasannya jelas. “Indikator apa yang menilai bahwa ganjil-genap ini berhasil atau tidak? Harus ada evaluasi dengan parameter yang jelas. Nantinya dapat disimpulkan ganjil-genap ini berhasil atau tidak. Terus cari hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan selama mengevaluasi,” kata Ellen.

Sementara itu, di lain pihak Ketua Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Andri Yanysah mengatakan sistem ganjil-genap jangan sampai gagal. “Saya harus yakin efektif, yang penting sekarang itu pengawasan dan sanksinya,” sambung Andri. Dia pun menambahkan akan sangat riskan bila sistem tersebut gagal karena ganjil-genap merupakan program transisi sambil menunggu ERP terlaksana. 

Sistem ganjil-genap sendiri diakui sebagai transisi menuju program electronic road pricing (ERP). Andri menilai bahwa sistem ini sudah dirasa paling tepat sembari menunggu ERP rampung. Meski dikritik berbagai pihak soal sistem yang kuno, Andri tetap memilih sistem yang sudah memiliki hasil kajian. “Kami tidak melakukan suatu program tanpa kajian atau pembahasan,” ujarnya.

Sistem ganjil-genap telah lebih dulu digunakan oleh beberapa kota di negara lain. Seperti di Meksiko dan Bogota. Ellen menyampaikan perbandingan sistem antarkota tidak dapat disamaratakan. Dia beranggapan setiap kota memiliki karakteristik transportasi masing-masing. “Pengalaman di kota-kota negara lain itu berbeda-beda dari sifat tranportasi di Jakarta. Kita punya sepeda motor, angkutan umum yang berbeda, dan jumlah kendaraan yang juga beda.”

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement