REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memberi tugas besar pada menteri keuangan yang baru, Sri Mulyani yakni memastikan program pengampunan pajak berjalan.

Saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jokowi memaparkan sejumlah kendala yang masih ditemui di lapangan terkait penerapan kebijakan baru pemerintah tersebut. Salah satunya mengenai ketidaksiapan petugas pajak dalam memberikan informasi terkait pengampunan pajak.

"Saya beri peringatan pada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, masih banyak yang complain mengenai pelayanan di desk ini," kata Jokowi, Rabu (27/7).

(Baca juga: Pengamat: Motivasi Reshuffle Kali Ini Berbeda)

Karenanya, pada Kamis (28/7), Presiden berencana mengumpulkan semua kepala kantor pajak di Istana. Ia akan memberikan pengarahan secara langsung pada para petugas pajak demi memastikan kebijakan pengampunan pajak berjalan.

Kendala lain, menurut Jokowi, ada negara yang tak ingin pengusaha-pengusaha Indonesia menarik dana mereka kembali ke Tanah Air. Presiden menyebut, ada oknum dari negara tertentu yang sudah masuk ke kota-kota besar di Indonesia untuk memengaruhi para pengusaha agar tetap menyimpan dananya di negara mereka.

"Sudah ketemu di dua kota, tidak usah saya sebut kota mana. Ini perlu diantisipasi," kata Jokowi.

Presiden menekankan, pengampunan pajak merupakan program besar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, ia sangat berharap program tersebut berjalan dan membuahkan hasil.

"Ini harus berhasil, momentumnya sekarang," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika