REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menghormati kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merombak komposisi menterinya. Ia berharap reshuffle kabinet yang dilakukan bukan sekadar instrumen akomodasi politik, apalagi sejumlah parpol baru telah bergabung.

"Perombakan bukan akomodasi kepentingan Parpol, namun lebih pada memang evaluasi hasil kerja sehingga orientasinya pada kompetensi," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (27/7).

Ia melanjutkan reshuffle harus ditempatkan sebagai cara Presiden membongkar menteri yang tidak berhasil menunjukkan kinerjanya dan memasang penggantinya yang bisa bekerja sesuai harapan rakyat.

Dia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan PKS menghormatinya apalagi jika hal itu dikaitkan dengan dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

"Pasti ada kepentingan disana tapi kita semua berharap reshuffle kali ini benar-benar untuk mendongkrak kinerja mengingat tantangan ekonomi yang berat dan prioritas kesejahteraan rakyat yang belum optimal," jelasnya.

Anggota Komisi I itu menyakini bahwa Presiden Jokowi pasti telah mempertimbangkan secara matang orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri. Namun menurut dia, apa jaminan pasca perombakan kabinet kinerja pemerintah lebih baik sehingga harus ada target dan evaluasi.

"Apa jaminannya pasca perombakan kabinet, kinerja pemerintah lebih baik? Tentu harus ada target dan ada evaluasi, selebihnya rakyat yang akan menilai," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika